Inilah Polisi!, Inilah Kebijakan Penguasa.

Inilah Polisi!, Inilah Kebijakan Penguasa.

Ketika bangsa lain menjarah di perbatasan negara, polisi hanya diam pura-pura tidak tahu. Ketika bangsa sendiri mempertanyakan haknya sebagai pemilik negeri, maka nyawa adalah taruhannya.

Peristiwa ini bukan hanya baru saja terjadi, namun terus berulang dan berulang. Mari satukan diri untuk perubahan. Gunting Generasi yang mengoyak negeri, siapkan generasi baru yang mampu memimpin dengan perdamaian dan mampu membangun kesejahteraan. Jika tidak mulai dari hari ini, bangsa ini akan terus dilasah oleh bangsa sendiri.

Read More

Indonesia Tidak Perlu Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)

Indonesia Tidak Perlu Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)

Kejahatan yang dilakukan dalam jabatan 

Pasal 413 s.d. 437 KUHP adalah pasal-pasal pidana yang menegaskan pasal 2 KUHP dimana ketentuan pidana dalam undang-undang Indonesia berlaku bagi tiap orang yang dalam Indonesia melakukan suatu perbuatan yang boleh dihukum (peristiwa pidana). Tiap orang berarti siapa juga, baik warga negara Indonesia sendiri, maupun bangsa Asing dengan tidak membedakan kelamin atau agama, kedudukan atau pangkat, yang berbuat pidana dalam wilayah Indonesia. Dalam hal ini dikecualikan orang-orang Asing yang menurut hukum internasional diberi hak ‘exterritorialiteit’. 

Perbuatan dengan melampaui batas kekuasaannya, atau menghilangkan barang bukti, perbuatan sewenang-wenang dan kecurangan-kecurangan pegawai negeri (terutama yang menjabat sebagai penyidik, penuntut umum atau hakim), menurut KUHP dapat dipidana, namun Undang undang RI no. 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana pasal 1 ayat 10 hanya menyediakan praperadilan yang memberikan wewenang pengadilan negeri untuk memeriksa dan memutus menurut cara yang diatur undang-undang tersebut tentang: a. Sah atau tidaknya suatu penangkapan atau penahanan atas permintaan tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasa tersangka; b. Sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan demi tegaknya keadilan; c. Permintaan ganti kerugian, atau rehabilitasi oleh tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasanya yang perkaranya tidak diajukan kepengadilan. 

Hukum Acara tersebut juga mengatur siapa yang berwenang melakukan tugas penyidikan, penuntutan dan pelaksana penetapan hakim sehingga setelah melakukan proses praperadilan, penyidikan dan penuntutan pasal pidana dari kejahatan yang dilakukan dalam jabatan, hanya dapat dilaporkan pada institusi yang sama, yang berwenang melakukan tugas penyidikan, penuntutan dan pelaksana penetapan hakim. Siapa yang dapat menjamin institusi ini (terutama kepolisian, kejaksaan dan kehakiman sebagai pilar hukum) tidak akan melindungi pejabatnya? 

Upaya Banding hingga Peninjaukan Kembali (bahkan Mahkamah Konstitusi yang seringkali juga tidak bergigi) adalah prosedur panjang dari bilah pisau pengadilan yang dapat memotong dengan kedua sisinya, namun tidak jelas sisi mana yang seharusnya diasah kembali karena terlalu tumpul. Kecenderungan untuk mengasah sisi yang tajam dan membiarkan sisi yang tumpul semakin tumpul adalah fenomena biasa yang menyebabkan penyimpangan-penyimpangan jabatan semakin mencengkram kuat dan meluas.

Peradilan Rakyat 

Jika KUHP telah mengakomodir pasal” pidana bagi kejahatan yang dilakukan dalam jabatan, maka negara hanya membutuhkan peradilan yang berwenang melakukan tugas penyidikan, penuntutan, penetapan hakim dan pelaksana penetapan hakim bagi pejabat dari institusi” yang merupakan pilar penegakan hukum dan bahkan dapat mengawal jalannya suatu proses hukum yang dilakukan institusi hukum, mengumpulkan bukti penyimpangan, dan menindaknya tidak sebagai delik aduan. Kita sebut saja peradilan ini sebagai Peradilan Rakyat. 

Tugas penyidikan, penuntutan, dan pelaksana penetapan hakim dalam Peradilan Rakyat agar tidak menyimpang dari KUHP dapat berada dalam petunjuk pengacara profesional dan akademisi di bidang hukum, namun untuk menjadi Hakim dalam Peradilan Rakyat, latar belakang Budayawan, Sosiolog dan Filsuf akan lebih dominan dari status lain. Hakim di Peradilan Rakyat dapat mencalonkan (dan hanya dalam kondisi terpaksa dapat dicalonkan rakyat) serta dipilih langsung oleh rakyat sehingga janji” pada masa kampanyenya yang disebarkan atas biaya negara dapat ditepatinya karena tidak terjadi proses jual beli syarat dan ketentuan dari pihak yang menjadi sponsor kampanye. Pengadilan Rakyat hanya berfungsi dan berwenang melakukan tugas penyidikan, penuntutan, penetapan hakim dan pelaksana penetapan hakim bagi pejabat dari institusi” yang merupakan pilar penegakan hukum sehingga tidak terjadi tumpang tindih kewenangan. Pilar hukum yang tidak menjalankan fungsinya melakukan tindakan preventif dan represifpun bahkan sebenarnya dapat dipidanakan sehingga Pengadilan Rakyat dapat mendorong efektifitas institusi pilar hukum. 

Menjadi Presiden dan pimpinan pemerintahan yang bersih di Indonesia adalah pekerjaan tersulit karena harus bernegoisasi dengan konspirasi” busuk yang akut. Peradilan Rakyat dapat menjadi solusi efektif membersihkan konspirasi” busuk yang akut ini, karena penegakan hukum oleh institusi pilar hukum dapat berjalan dengan semestinya tanpa ‘deal-deal kepentingan’ jika adanya supervisi Peradilan Rakyat. 

Peradilan Rakyat secara efektif juga dapat meniadakan lembaga-lembaga yang terkait dengan perlindungan hak yang memboroskan anggaran negara karena tidak berfungsi memperbaiki keadaan hingga kini. Perekonomian dan pelaksanaan UUD hingga kebijakan pemerintah dapat berfungsi maksimal jika penegakan hukum dapat menjadi jaminan kepastian. Siapa berminat meng-Indonesia Raya-kan Indonesia? Mungkinkan Indonesia hanya sedikit mempunyai orang-orang cerdas sehingga terus menerus terpuruk? Apakah Indonesia hanya mempunyai Ahli” yang tidak menyajikan solusi apapun selain kemampuan mempergunjingkan issu panas di berbagai media?. /DCB/

Read More

Siapa akan menindak Tuhan?

Siapa akan menindak Tuhan?

 Menjadi polisi adalah menjadi “Tuhan”. Beberapa contoh ke-maha-an (oknum) polisi adalah, Ia memiliki keistimewaan untuk melanggar (atau bahasa lainnya: pengecualian?) peraturan lalu lintas atau peraturan” lainnya yang diluar pengetahuan penulis untuk menegakkan peraturan. Bahkan seorang (oknum) militerpun dapat diseret untuk suatu intrograsi jika tidak mempunyai ikatan yang cukup kuat dengan kesatuaannya, kecuali sebaliknya, jika ikatan kesatuaannya cukup kuat, bisa saja suatu sektor polisi digempur suatu bataliyon militer sebagaimana yang pernah terjadi di beberapa daerah yang cukup jauh dari ibukota. Jika mengukur kemampuan dan peralatan tempur, militer sekilas nampak perkasa, namun dari sisi kewenangan, hanya seorang polisilah yang memiliki kewenangan untuk menangkap, menentukan menjadi didakwa dan menyusun bukti-bukti agar dakwaannya dapat meyakinkan jatuhnya suatu vonis, sehingga dari segala ukuran, menjadi polisi berarti menjadi Tuhan manusia yang dapat mengatur nasib seorang manusia bahkan juga mungkin hewan dan tanaman, karena ada hewan atau tanaman tertentu yang tidak diijinkan tumbuh atau hidup dengan alasan tertentu, juga dimusnahkan oleh polisi.

Suatu peristiwa yang baru lalu dialami kontributor /DCB/, nampaknya cukup menggelitik untuk diinformasikan sehingga artikel ini kemudian tertulis sebagai bahan perenungan publik. 

Suatu peraturan lalu-lintas yang cukup aneh (karena korelasinya dengan suatu kecelakaan lalulintas tidak dijelaskan, dari sisi energi justru merupakan pemborosan) telah dirilis sekitar dua tahun lalu oleh negara dimana para pengendara sepeda motor wajib menyalakan lampu utama (didefinisikan sebagai lampu besar, namun tidak dijelaskan besar dayanya? Besar ukuran bola lampunya?),namun inilah yang kemudian menjadi perangkap, karena penggunaan lampu disiang hari, jika ingin terlihat menyala. berarti harus dengan daya yang besar atau warna yang berbeda dari warna cahaya matahari. Lagipula rasanya sulit pengadilan menguji bahwa pengguna menyalakan atau mematikan lampu kecuali dari keterangan yang didakwakan polisi secara sepihak karena kesaksian pengakuan sebenarnya adalah alat bukti yang tidak dapat menjadi alat bukti sekalipun dibawah sumpah (yang juga harus dipertanyakan kesungguhannya). 

Entah direncanakan atau tidak, kontributor /DCB/ yang menggunakan sepeda motor, pada beberapa hari sebelumnya sempat hendak dihentikan para petugas, namun pada saat itu, petugas pelaksananya cukup memperhatikan dengan seksama bahwa lampu utama sepeda motor menyala sehingga kemudian memberi isyarat untuk terus melaju. Namun pada Tgl. 16 agustus 2011 lalu, atau hari ke 16 bulan puasa nampaknya polisi tengah sibuk membagi-bagikan surat bukti pelanggaran (tilang) termasuk kontributor /DCB/ yang tidak luput menjadi sasaran. Kali ini petugas pelaksana yang menghentikan sepeda motor langsung meminta SIM dan STNK lalu menyerahkan pada petugas lainnya yang bertugas menulis surat tilang. Perdebatan sempat terjadi karena lampu utama sepeda motor kontributor /DCB/ sebenarnya menyala namun karena dayanya tidak cukup besar sehingga di tempat terang yang bersaing dengan cahaya matahari, cahaya lampu tidak begitu jelas dan perlu tempat teduh untuk dapat melihatnya dengan jelas. Petugas penulis tilang bersikukuh bahwa lampu sepeda motor tidak menyala tadi, namun ketika kontributor /DCB/ meminta kejelasan pendapat petugas yang menghentikan sepeda motor, petugas tersebut meninggalkan perdebatan dengan seolah-olah tengah sibuk mengatur atau memeriksa kendaraan yang tengah melaju. Dan perdebatan berakhir dengan dikembalikannya STNK serta selembar surat tilang sebagai pengganti SIM yang ditahan. 

Peraturan menyalakan lampu disiang hari, pada suatu waktu akan menjadi perangkap bagi para pengendara sepeda motor untuk menyediakan anggaran lebih jika polisi tengah mengobral surat tilang. Berdasarkan wawancara dengan para pengendara yang tengah mengantri sidang pelanggaran lalu lintas, para pengendara sepeda motor tidak mampu menjelaskan (dan selama ini, kesempatan untuk melakukan pembelaan pada pengadilan pelanggaran lalu-lintas, juga sulit terjadi) di pengadilan sekalipun ketika seorang oknum polisi mungkin saja bekerja sama dengan oknum polisi lainnya (jika diperlukan) untuk menjadi saksi dalam mendakwa pengendara sepeda motor sebagai pelaku pelanggaran (menulis surat tilang). 

Ada beberapa cara yang dapat dilakukan pengendara sepeda motor untuk tidak sampai ke pengadilan karena jika beracara di pengadilpun, energi dan waktu yang terbuang akan menjadi semakin berlipat-lipat mulai dari besarnya daya yang dibutuhkan suatu lampu untuk dapat menyinari siang hingga kalori yang dibutuhkan untuk berdebat. 

Hal berbeda dialami kontributor /DCB/, setelah tiba waktu sidang sebagaimana yang tertulis di surat tilang, ternyata berkas tilang tidak sampai ke pengadilan sehingga harus diproses di sektor polisi yang melakukan tilang. Setelah mendatangi sektor yang dimaksud, kontributor /DCB/ mengajukan pertanyaan terkait kejadian tersebut namun dijawab petugas dengan singkat “suratnya diserahkan dulu disana, nanti berkasnya dicari pak”. Setelah menunggu tidak berapa lama, kontributor /DCB/ mendapat panggilan di meja seorang petugas yang sangat ramah namun juga tampak sibuk melayani tamu yang tengah duduk di satu-satunya kursi yang ada dihadapannya dan langsung menyambut dengan mengeluarkan SIM serta meminta pembayaran sejumlah uang tilang. Kontributor /DCB/ tampaknya kehilangan kata-kata sehingga memutuskan langsung membayar tanpa bertanya panjang lagi. Sebuah pertanyaan yang tidak memerlukan jawaban melintas dipikirannya, mungkinkah uang yang dibayarkan ini disetor ke kas negara? 

Siapa yang akan menindak Tuhan? (ironi dari suara rakyat, suara Tuhan) Mungkinkah Tuhan salah? Adalah pertanyaan yang sama sulitnya untuk menjawab siapa yang akan menindak polisi?. Mungkinkah polisi dapat menindak anggotanya yang melakukan pelanggaran yang mungkin merupakan bentuk loyalitas (berbeda dengan Susno Duadji yang tidak loyal)?. Kewenangan dan diskresi secara personal didukung institusi yang menanamkan loyalitas anggotanya untuk saling melindungi kepentingan institusinya membuat kepolisian sangat mudah digunakan kekuasaan untuk melakukan tindakan tanpa suatu pelanggaran atau pidana. 

Meskipun ada Propam, namun Propam hanyalah bagian dari kepolisian dan hanya akan menindak pelanggaran disiplin secara internal. Ya, rasanya publik perlu mencermati ini dengan seksama, sehingga dapat mendorong negara untuk segera membentuk suatu lembaga baru dan undang-undangnya yang berfungsi sebagai penindak (oknum) polisi namun bukan bagian dari kepolisian. Suatu lembaga yang beranggotakan masyarakat non militer dan non polisi yang dapat menangkap, mendakwa dan menyusun bukti” bahkan dapat mengadili dan memvonis oknum polisi. Untuk menjalankan penangkapan, lembaga ini tetap dapat memanfaatkan militer atau lembaga polisi itu sendiri. 

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), komisi HAM dan lain-lain hanyalah pemborosan yang tidak menyelesaikan apapun kecuali memperpanjang birokrasi dan kekuasaan. Mungkinkan negara ini hanya sedikit mempunyai orang-orang cerdas sehingga terus menerus terpuruk? Jika ada banyak orang-orang cerdas, mari kita galang gagasan ini dapat terealisasikan sehingga mampu menjadi solusi cerdas mengatasi carut marut negara yang terus dirongrong oleh pihak yang tidak bertanggung jawab secara keseluruhan baik di eksekutif, yudikatif, legislatif, kepolisian dan militer. /DCB/

Read More

Catatan Peradilan 2011 x 999

Catatan Peradilan 2011 x 999

2011, Jan 28, Arthalisa Syurani yang dikenal sebagai Ayin menghirup udara bebas setelah mendapat remisi pembebasan bersyarat. Ia adalah terpidana yang menjadi makelar untuk membeli jaksa agar menjadi dungu di dalam sebuah persidangan seorang kliennya. Pembebasan ini sempat tertunda 1 hari karena direktur penjara harus menghitung kancing baju akibat banyaknya wartawan yang mempertanyakan remisi atas seorang Ayin yang sempat dipergoki wartawan memiliki ruang mewah di dalam penjara.

Peristiwa ini menjadi menarik karena Ayin bukanlah seorang koruptor yang merugikan negara, atau seorang pembunuh yang mengeksekusi hakim karena tidak mau dibeli. Banyak korutor atau pembunuh hakim yang luput dari pemberitaan wartawan ketika menikmati ruang mewah di dalam penjara dan fasilitas pelesiran ke luar penjara yang kemudian mendapatkan kebebasan dengan remisi atau grasi tanpa keraguan pejabat negara yang berwenang. Catatan peradilan 2011 x 999 adalah jumlah remisi, grasi dan penyimpangan-penyimpangan di dalam penjara, proses peradilan dan penyidikan yang melampaui jumlah tahun terbentuknya republik ini. Penyimpangan hukum yang tercatat adalah karena terdakwa yang kerabat dan relasi para pejabat negara, ketika melakukan kejahatan tertangkap berita. Bayangkan penyimpangan yang tidak tercatat karena media dan wartawan yang punya nyali meliput berita penyimpangan, juga terbatas jumlahnya dibandingkan penyimpangan yang ada !.

Berita yang lebih baru dan menggelikan adalah ketika Kongsi Pemberantas Korupsi menangkapi orang-orang yang diduga menjual hak pilih namun belum menangkap yang membelinya, padahal hak pilih bukanlah barang yang dapat melanggar hukum apabila tidak ada yang membelinya untuk suatu kepentingan.

Tugas penyidik dan penuntut berada digaris paling depan yang sangat rawan korupsi, penyimpangan, bahkan ditunggangi agar dapat dikendalikan sesuai keinginan orang yang berkuasa atas tugas penyidikan atau penuntutan.

Independensi menjadi diragukan ketika proses tidak dilakukan secara berurutan dan nampak tergesa-gesa karena para tersangka penjual hak pilih yang adalah anggota dewan rakyat, tengah membahas penyimpang-penyimpangan hukum lainnya. Lantas siapa lagi yang bisa kita percayai karena kepercayaan yang telah kita berikan telah sejak lama dan berulang-ulang diinjak-injak!

Para cendikia yang masih waras seharusnya memikirkan bagaimana cara memecah kewenangan polisi menjadi beberapa lembaga berbeda dengan kewenangan setingkat untuk penerimaan laporan, pemeriksa, penindak, penyusun berita acara, rumah tahanan, kejaksaan sebagai penyusun tuntutan dan satuan pengawas semua lembaga tersebut yang beranggotakan berbagai kalangan masyarakat serta melengkapi sidang peradilan dengan para juri dan membenahi penjara agar menjadi tempat rehabilitasi dan pengembangan sisi positif pesakitan jika kembali ke masyarakat. Terkait dengan semua itu, undang-undang pidana juga harus dirombak total untuk memiskinkan koruptor sampai tiga tingkatan keturunan (pelaku, anak & cucu) dan banyak lagi lainnya agar negara dapat menjadi lebih baik. (tuan tentatif)

Read More

Onani di Media

Onani di Media

Hanya sedikit media yang menyajikan pendidikan dan pengetahuan umum bagi anak-anak untuk memperluas wawasan. Setiap hari reporter menyajikan tayangan yang mengomentari segala kebobrokan penyelenggara negara di pulaunesia. Setiap hari opera sabun yang disebut sinema elektronik tetap berbuih-buih melarutkan penontonnya lari dari realita. Setiap hari berita propaganda penyelenggara negara yang mengcounter buruknya realita tidak lagi membuat bingung rakyat yang apatis dan sekarat. Setiap hari kita melihat politisi, ahli hukum, dan tokoh-tokoh yang ditokohkan melakukan onani sebagai pelarian dari ketidakberdayaan mereka menghadapi penyelenggara negara yang memenangkan pilihan karena dipilih orang-orang dungu yang jumlahnya lebih banyak dari pada yang bernalar.

Mungkin saja orang-orang dungu tidak sebanyak itu, tetapi sebaliknya terlalu banyak politisi yang hanya peduli pada kepentingan partai dan dirinya sendiri, atau partainya tidak mempunyai tokoh yang tampaknya cukup pantas untuk dipilih sehingga sebagian pemilih pada akhirnya memejamkan mata untuk memilih. Keadaan ini tentu saja menjadi keuntungan bagi partai birokrat yang kembali memenangkan menjadi penyelenggara negara untuk periode keduanya.

Figur dari tokoh partai birokrat yang berfisik karismatik, pintar melemparkan kesalahan pada orang lain sehingga dirinya selalu tampak bersih, berperilaku seperti kucing rumahan gemuk yang mengeong halus, selalu berhasil mengecoh orang-orang dungu untuk bersimpati padanya, bahkan orang bernalarpun bersedia menjadi dungu agar dapat menjadi kutu-kutu yang makmur ketika menempel di tubuhnya yang gemuk, telah mengantarkan pulaunesia pada keadaan terpuruk yang semakin buruk.

Jika saja penulis diminta menjadi penasihatnya untuk menjaga kedunguan yang telah mewabah, mungkin saja penulis akan menyetujuinya karena penulis telah merasakan betapa sulitnya merubah orang dungu menjadi bernalar daripada sebaliknya (L.O.L). (Tuan Tentatif)

Read More

Revolusi!!!

Revolusi!!!

Bung Ali dijatuhkan dari kursi kepresidenan, terusir dari negaranya termasuk istri dan anaknya. Tidak hanya itu, gerakan rakyat juga terus merangsek memburu dan merusak media yang menjadi corong propaganda kekuasaan bung ali, memburu kroni-kroni yang mencoba berkamuflase dan berganti wadah. Kerusuhan meluas di seluruh negeri yang diikuti dengan penjarahan.

Ya, sebuah revolusi memang akan meminta pengorbanan dan perlu perubahan yang mendasar. Pemerintahan yang korup tidak berdiri sendiri namun pastilah bersama-sama dengan perangkatnya, baik itu di birokrasi, lembaga peradilan, militer, polisi maupun bisnis.

Gerakan penggulingan penguasa di Tumisia, nampaknya baru setengah revolusi sebagaimana gerakan-gerakan penggulingan kekuasaan lainnya yang dilakukan massa yang dimotori partai oposisi pemerintah. Kepentingan partai oposisi untuk menjadi penguasa baru telah tercapai ketika rezim lama terguling namun jajaran birokrasi, lembaga peradilan, militer, polisi maupun bisnis tidak tersentuh pergantian, sehingga sangat memungkinkan terjadinya pengulangan pola kepemimpinan karena terkontaminasi lembaga-lembaga yang tidak turut terguling.

Penjarahan mall-mall dan pusat bisnis adalah harga mati untuk perubahan ekonomi dari bisnis-bisnis terdahulu yang diuntungkan oleh rezim lama. Pasukan polisi atau militer yang mencegah terjadinya penjarahan adalah musuh revolusi, apalagi ketika senjata digunakan untuk menembak gerakan massa, gerakan massa seharusnya diarahkan juga untuk menumpas habis polisi dan tentara!.

Penggulingan suatu rezim juga seharusnya menghapuskan segala peraturan-peraturan dan dokumen birokrasi dan lembaga peradilan sehingga semuanya dapat berawal dari titik nol kembali.

Tugas terberat dari suatu penggulingan Rezim dengan revolusi adalah pada masa pemulihan keamanan dan pembentukan pemerintahan baru yang juga seharusnya berawal dari nol bukan dari partai oposisi yang telah terbentuk sejak lama. Penjara akan terisi kembali oleh perusuh-perusuh yang menyusup dalam gerakan massa yang seharusnya sudah terhenti, dan sisa-sisa rezim lama yang tertangkap untuk menunggu proses peradilan dari lembaga hukum baru. Namun, buah termanis dari revolusi adalah perubahan perbaikan negara yang dapat berlangsung dengan cepat tanpa sisa-sisa borok rezim masa lalu. Selamat berjuang masyarakat Tumisia, semoga revolusi sesungguhnya untuk memulai dari titik nol benar-benar terwujud di Tumisia.(Tuan Tentatif; sumber foto: http://daily-world-buzz.blogspot.com)

Read More

Sebatang Coklat dan Kemakmuran

Sebatang Coklat dan Kemakmuran

Mengenang sebatang coklat dengan kemasan yang masih sama seperti 15 tahun lalu dan bisa dibeli dengan harga 700 rapia (disingkat Rp.700;), dan akhir tahun 2010 kemarin harga belinya adalah Rp.7.000;, namun awal tahun ini telah berganti harga menjadi Rp.10.000; menjadikan pikiran ini membayangkan bahwa pada suatu waktu, harga beli sebatang coklat tersebut sangat mungkin akan menjadi 70.000; bahkan 700.000; rapia. Lantas berapa nilai mata uang utuh terendah yang dapat dibelikan suatu barang dari mata uang pulaunesia?. Saat ini diperkirakan nilai terendah harga suatu barang adalah gabungan dari nilai Rp.500; dengan pelengkap Rp.200; atau Rp.100;.

Berapa pendapatan atau gaji anda sebulan pada 2010 kemarin? jika Rp.2500.000; artinya ketika harga sebatang coklat Rp.700;, pendapatan bulanan anda adalah Rp.250.000; padahal pada saat itu sebatang coklat berharga Rp.700;, hanya bisa dinikmati oleh anak-anak dari orang tua yang berpenghasilan sekurang-kurangnya Rp.500.000;, jika tidak, anak-anak cukup puas dengan sepotong coklat berharga Rp.50; per lima buah. Bandinglkan dengan upah minimum 2010 yang Rp.1200.000; berarti sama nilainya dengan Rp.120.000; bayangkan pada mereka yang terpaksa menerima gaji bulanan dibawah upah minimum, ah betapa hinanya hidup di pulaunesia!!!.

Konon selain nilai rapia, di pulaunesia dulu dikenal juga nilai ringgit dan sen sebagai pecahan nilai rapia yang tidak dikenal lagi sejak generasi harga coklat Rp.700;, dan inilah kemajuan yang diciptakan oleh para ekonom negara pulaunesia. Sawah dan ladang berubah menjadi gedung-gedung bertingkat tempat berlangsungnya transaksi ekonomi produk yang harus diimpor, karena lahan pertanian yang hilang tidak bisa menghasilkan produk dan industri yang dibangun juga harus mengimpor bahan baku setengah jadi. Menjadi polisi, tentara dan pegawai negeri atau seburuk-buruknya menjadi pegawai swasta adalah harapan utama setiap orang tua yang hanya mempunyai sekotak tanah dengan bangunan rumah saja diatasnya. Tujuan bersekolah bukan untuk menjadi cerdas tetapi agar dapat bersaing pada tes penerimaan pegawai.

Setelah menjadi pegawai, terutama pegawai negeri, polisi dan tentara, barulah mereka belajar ilmu dagang yang menghitung pengembalian modal dan perolehan laba sebesar-besarnya dengan waktu yang sesingkat mungkin. Rumus dagang instant inilah yang akhirnya melahirkan banyak penyamun berkemeja yang beramai-ramai menggasak kekayaan pulaunesia untuk meraih kemakmuran di era industri setengah mati di pulaunesia.

Kembali pada kenangan coklat, hingga kini tak satupun ekonom pulaunesia mampu berpikir bagaimana harga sebatang coklat dapat dikembalikan dengan cara sederhana memotong nilai rapia dan kemudian menerapkannya pada persamaan setara terhadap nilai tukar uang dunia. Memotong nilai rapia agar setara dengan nilai tukar dunia rasanya tidak perlu sekolah hingga strata 3 atau lebih kalau ada, anak kelas 1 SD pun rasanya akan tahu rumus setara (1 = 0+1). Untuk menjaga nilai 0 agar tidak bergeser ke kanan kembali, pulaunesia memang perlu pemimpin yang bukan penyamun, tentara yang berani berperang mempertahankan tanah air dari gangguan negara lainnya bukan berperang berebut tanah air di perkotaan yang diklaim milik tentara dari warga negara pulaunesia yang dianggap menduduki selama puluhan tahun dengan tidak sah (tempat tentara yang benar bukan di tengah kota tetapi di perbatasan negara dan pesisir pantai, jika tidak berperang tentara dapat menjadi sumber daya manusia potensial untuk pembangunan fisik dan infrastruktur di daerah terjauh dari ibu kota), polisi yang tidak merangkap menjadi penjahat berseragam, dan yang terpenting adalah ekonom yang punya otak untuk berpikir bahwa pulaonesia mempunyai sumber daya alam, sumber daya manusia dan sumber daya budaya yang mampu mencukupi kebutuhan dalam negerinya tanpa tergantung pada negara lain. Pengetahuan, tehnologi dan informasi dapat diperoleh dengan mudah pada masa kini atau dengan meningkatkan hubungan bilateral mutualisme secara diam-diam apabila boikot ekonomi dilakukan dunia, toh boikot akan berakhir dengan sendirinya apabila dunia menyaksikan kemajuan signifikan dari kekuatan ekonomi baru pulaunesia.

Memakan sebatang coklat akan terasa nikmat jika kita mengetahui cita rasa coklat sebenarnya, yang diperlukan adalah pengalaman bukan sekolah. Sebagaimana hal-nya dengan dewan rakyat, yang dibutuhkan pulaunesia adalah dewan yang berpengalaman tentang sosial budaya pulaunesia sebenarnya, bukan strata dengan rumus dagang instant. Hingga saat ini, dewan rakyat hanya menjadi beban anggaran belanja negara. Menerima gaji dengan tugas terhormat menyusun undang-undang untuk kemakmuran rakyat pulaunesia tapi malahan menyusun undang-undang untuk rakyat penyamun pulaunesia sekaligus juga menjadi penyamunnya.

Undang-undang kolonial yang pernah menjajah pulaunesia, terus digunakan dan diperkuat untuk melanggengkan posisi dan kedudukan para penyamun lulusan sekolah-sekolah pulaunesia yang telah lulus tes pegawai atau bergabung di partai. Bagaimanapun, undang-undang tersebut akan selalu menjadi penghalang untuk pembawa perubahan secara formal, struktural dan legal, kecuali sebuah proklamasi atau dekrit lagi yang menyatakan kembali pada undang-undang dasar 05, semua undang-undang turunannya yang pernah dibuat, dibatalkan!, dan peralihan dilaksanakan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Pulaunesia bukanlah arab, eropah, india atau china sehingga tak satupun aturan yang bersumber dari luar pulaunesia, meski telah berusia berabad-abad dianut, dapat diadaptasi menjadi dasar hukum pulaunesia. Legalitas hukum pulaunesia tidak juga dapat mendua dengan hukum yang berasal dari sebuah ajaran kepercayaan mayoritas. Hukum tunggal dengan sumber-sumber hukum adat dari berbagai suku pulaunesia dapat dikompilasi sebagai hukum legal pulaunesia. Hukum hukum dari ajaran kepercayaan seharusnya hanya diterapkan dan dilaksanakan oleh penganutnya tanpa campur tangan negara, negara hanya melindungi kebebasan warga negaranya untuk melaksanakan ibadah tanpa menggangu orang lain apalagi mengusik kepercayaan orang lain yang diasumsikan sebagai aliran menyimpang oleh komunitas aliran mayoritas.

Memandang sebatang coklat membuat air liur beriak, namun riak sungai yang berwarna coklat bahkan hitam dan riak laut pulaunesia yang penuh sampah justru membuat tersedak..... (bersambung pada post berikutnya, karena penulis harus menikmati coklatnya dulu – Tuan Tentatif)

Read More

Anomali Pulaunesia

Anomali Pulaunesia

Tulisan ini hanya fiktif belaka, apabila ada kesamaan nama, cerita atau bahkan ketidak-samaan dari kejadian yang sesungguhnya agar tidak ditiru dirumah.

2011 baru saja dimulai, namun keadaan Pulaunesia menyisakan tragedi yang menyesakkan dada. Harga cabai menjadi sangat pedas dari rasa cabai itu sendiri. Saat konsentrasi tertuju pada cabai yang bukan kebutuhan utama namun cukup penting, harga-harga pangan dan kebutuhan lainnya merangkak perlahan-lahan tanpa disadari dan menguras uang belanja yang semakin menipis meski tengah bulan belum menitis, sebagian orang yang pesimis menggantung diri menghabisi hidup yang perih mengiris.

Media menyiarkan rapat kerja pembangunan yang dibuka presiden dengan peringatan pada peserta agar keluar ruangan jika ingin tidur atau bermain telepon selular dan membahas pemberantasan korupsi, sementara berita tentang jayus, pegawai dinas pajak yang menjadi calo pemutihan pajak perusahaan besar pengemplang pajak dan pernah lolos dari jeratan hukum karena membeli polisi, jaksa, dan hakim untuk merubah dakwaan, tetap menjadi tanda tanya besar karena pada sidang ulangnya kali ini juga tidak menyentuh soal jual beli hukum, pengemplang pajak, dan calo-calo lain seperti dirinya yang beredar di kantor pajak karena dilindungi institusinya masing-masing.

Belum lagi kasus-kasus bekas ketua tim pemberantas korupsi bentukan baru untuk yang dibuat karena aparat hukum sebagai sarang korupsi jelas-jelas tidak mampu memberantas dirinya sendiri – yang kemudian terjerat aparat hukum untuk dijadikan pesakitan dengan dakwaan sebagai otak pembunuhan dengan bukti pistol colt berpeluru FN, atau bekas kepala polisi kriminal yang menghembuskan kasus jayus sebagai kasus ber-spora yang juga diseret dengan kasus korupsi oleh sesama koleganya karena dianggap menghianati institusinya, atau wakil presiden dan mentri keuangan yang diduga menyalahgunakan wewenang ketika menjadi pejabat bank sentral yang kasusnya menguap setelah mentrinya dialih tugaskan ke luar negeri, atau berbagai koruptor besar yang divonis ringan dan segera bebas dengan grasi sehingga bisa menikmati hasil korupsinya yang tidak disita, dan banyak banyak lagi pemberitaan janggal tentang korupsi lainnya yang akhirnya menjadi berita biasa namun menyesakkan dada.

Hebatnya lagi, ini adalah periode kedua presiden susulo memimpin pulonesia dengan perolehan suara langsung dari rakyat yang cukup ajaib. Partai birokrat yang dipimpinnya juga menguasai kursi DPR dan hanya butuh 3 partai pecundang dari puluhan partai peserta pemilu yang sudi mengemis dan terpilih mendapat jabatan eksekutif dengan imbalan dukungan menjadi tukang stempel kebusukan di DPR.

Bencana alam yang susul menyusul sejak susulo menjabat telah menelan ribuan jiwa. Dukacita yang berlarut-larut mungkin membuat banyak orang sibuk membenahi kemelut derita yang membalut. Bahkan dipenghujung 2010, isu sepakbola mampu menghipnotis kaum muda menghabiskan energi yang meluap-luap untuk mendukung tim nasional melawan tetangga sehingga provokator kehilangan kesempatan menggerakan perubahan keadaan yang semakin jontor. Gerakan kritis kaum muda yang dulu sempat menggebu sebelum era kekuasaan susulo, kini lebih sering berakhir dengan baku pukul antar pemuda karena barisan pemuda lainnya yang mengaku pro kebusukan susulo selalu menjadi tandingan. Jika dulu barisan pemuda pendukung kebusukan penguasa selalu berambut cepak, kini rambut mereka tidak cepak lagi sehingga orang-orang desa bingung melihat perkelahian antar pemuda dan tidak bisa membedakan penganiayaan aparat muda terhadap kaum muda kritis.

Berbicara tentang tetangga dan aparat, pulonesia sangat sering wilayahnya dirampas tetangga, bahkan aparatnya yang menangkap maling di wilayah negaranya sendiri juga ditangkap aparat tetangga untuk ditukar dengan maling.

Pulaunesia mengekspor warga negaranya yang bodoh-bodoh menjadi budak sebagai komoditi penghasil devisa, sementara warga negara yang pintar dan tidak sial karena miskin bawaan lebih suka tinggal dan menyebarkan ilmunya di luar negeri karena resiko dianggap berbahaya jika tidak mau diperbudak di negaranya sendiri.

Keadaan ini tentunya juga tidak menguntungkan bagi penulis karena sangat mungkin penulis mati mendadak seperti bung kunir yang kasusnya tidak terungkap sampai sekarang atau ditangkap dengan tuduhan pembunuhan kalau tidak menjadi orang hilang. Jangan-jangan kaum muda kritis juga berpikiran sama seperti penulis sehingga kini tidak ada lagi pergerakan besar untuk mengganti reformasi yang gagal dengan revolusi. Reformasi gagal karena penguasa masih turunan positif dari penguasa negatif sebelumnya baik di legislatif, eksekutif, yudikatif, birokratif, militeriatif, polisiatif, bisnisitif, edukatif dan seterusnya yang berganti formasi kebusukan. Atau jangan-jangan kaum muda kini yang tersisa di pulaunesia hanya yang bodoh-bodoh sehingga mudah dipecah-belah dan pasrah pada nasib saja? (Tuan Tentatif)

Ralat:

kebusukan seharusnya kebijakan

Read More