Catatan Peradilan 2011 x 999

Catatan Peradilan 2011 x 999

2011, Jan 28, Arthalisa Syurani yang dikenal sebagai Ayin menghirup udara bebas setelah mendapat remisi pembebasan bersyarat. Ia adalah terpidana yang menjadi makelar untuk membeli jaksa agar menjadi dungu di dalam sebuah persidangan seorang kliennya. Pembebasan ini sempat tertunda 1 hari karena direktur penjara harus menghitung kancing baju akibat banyaknya wartawan yang mempertanyakan remisi atas seorang Ayin yang sempat dipergoki wartawan memiliki ruang mewah di dalam penjara.

Peristiwa ini menjadi menarik karena Ayin bukanlah seorang koruptor yang merugikan negara, atau seorang pembunuh yang mengeksekusi hakim karena tidak mau dibeli. Banyak korutor atau pembunuh hakim yang luput dari pemberitaan wartawan ketika menikmati ruang mewah di dalam penjara dan fasilitas pelesiran ke luar penjara yang kemudian mendapatkan kebebasan dengan remisi atau grasi tanpa keraguan pejabat negara yang berwenang. Catatan peradilan 2011 x 999 adalah jumlah remisi, grasi dan penyimpangan-penyimpangan di dalam penjara, proses peradilan dan penyidikan yang melampaui jumlah tahun terbentuknya republik ini. Penyimpangan hukum yang tercatat adalah karena terdakwa yang kerabat dan relasi para pejabat negara, ketika melakukan kejahatan tertangkap berita. Bayangkan penyimpangan yang tidak tercatat karena media dan wartawan yang punya nyali meliput berita penyimpangan, juga terbatas jumlahnya dibandingkan penyimpangan yang ada !.

Berita yang lebih baru dan menggelikan adalah ketika Kongsi Pemberantas Korupsi menangkapi orang-orang yang diduga menjual hak pilih namun belum menangkap yang membelinya, padahal hak pilih bukanlah barang yang dapat melanggar hukum apabila tidak ada yang membelinya untuk suatu kepentingan.

Tugas penyidik dan penuntut berada digaris paling depan yang sangat rawan korupsi, penyimpangan, bahkan ditunggangi agar dapat dikendalikan sesuai keinginan orang yang berkuasa atas tugas penyidikan atau penuntutan.

Independensi menjadi diragukan ketika proses tidak dilakukan secara berurutan dan nampak tergesa-gesa karena para tersangka penjual hak pilih yang adalah anggota dewan rakyat, tengah membahas penyimpang-penyimpangan hukum lainnya. Lantas siapa lagi yang bisa kita percayai karena kepercayaan yang telah kita berikan telah sejak lama dan berulang-ulang diinjak-injak!

Para cendikia yang masih waras seharusnya memikirkan bagaimana cara memecah kewenangan polisi menjadi beberapa lembaga berbeda dengan kewenangan setingkat untuk penerimaan laporan, pemeriksa, penindak, penyusun berita acara, rumah tahanan, kejaksaan sebagai penyusun tuntutan dan satuan pengawas semua lembaga tersebut yang beranggotakan berbagai kalangan masyarakat serta melengkapi sidang peradilan dengan para juri dan membenahi penjara agar menjadi tempat rehabilitasi dan pengembangan sisi positif pesakitan jika kembali ke masyarakat. Terkait dengan semua itu, undang-undang pidana juga harus dirombak total untuk memiskinkan koruptor sampai tiga tingkatan keturunan (pelaku, anak & cucu) dan banyak lagi lainnya agar negara dapat menjadi lebih baik. (tuan tentatif)

>