Institusi Baru untuk Menindak Oknum Polisi

Institusi Baru untuk Menindak Oknum Polisi

Tragedi Sum Kuning pada tahun 1970-an adalah kasus penculikan dan pemerkosaan oleh sekelompok pemuda anak petinggi terhadap Sumarijen, gadis penjual telur yang direkayasa kepolisian sedemikian rupa sehingga pelaku sebenarnya tidak terungkap. Sum Kuning selaku korban kemudian dituding polisi membuat laporan palsu, namun karena kegigihan wartawan memberitakan kasus ini pada publik, polisi akhirnya merekayasa para pelaku pemerkosaan dengan menangkapi sembarang orang yang disiksa agar mengaku.

Kejahatan yang dilakukan kepolisian dengan menangkapi sembarang orang yang kemudian disiksa untuk menghasilkan pengakuan terus berlangsung hingga kini, baik yang terekspos oleh media massa maupun yang tidak.

Rekayasa kasus yang serupa, juga terjadi dengan memproses sumir tersangka korupsi yang berada di ujung depan untuk mengaburkan skandal korupsi yang mungkin melibatkan banyak petinggi dan pejabat kuat yang menerima aliran uang hasil korupsi di garis belakang. Kecurigaan media massa pada keganjilan perbandingan uji balistik pembunuhan yang mendakwa Antasari Azhar sebagai pelakunya, gendutnya rekening-rekening para petinggi polisi dan penanganan berbagai kasus penyerangan kelompok mayoritas pada minoritas yang berujung dengan penangkapan para tersangka yang tidak didalami oleh media massa kebenaran keterlibatannya, semakin membuat tanda tanya besar akan pengungkapan-pengukapan kasus yang dilakukan kepolisian, apakah benar-benar pengungkapan kasus atau rekayasa belaka?

Berulangkali penduduk negeri ini disuguhi penggagahan hukum oleh kepolisian namun tanda tanya besar itu hanya ditepis dengan kata oknum polisi, dan berakhir dengan kembali meletakan kepercayaan pada pundak kepolisian.

Tidak bisa dibayangkan jika Negara tanpa polisi, dan mungkin tidak semua polisi adalah oknum, namun apa yang harus dilakukan seseorang jika mengalami perkosaan hak dan kebenaran oleh oknum polisi? Siapa yang akan menindak oknum polisi? Kepolisian adalah institusi yang melindungi anggotanya dan rasanya sangat tidak mungkin menindak oknum polisi yang juga anggota polisi oleh polisi (kecuali oknum polisi tersebut menyerang institusi polisi atau atasannya).

Nampaknya Negara Republik Indonesia lebih perlu membangun institusi penegak hukum baru yang bukan bagian dari kepolisian di setiap resort kota untuk menerima pengaduan masyarakat dan bertugas menyidik, mengumpulkan bukti-bukti serta menindak secara pidana para oknum polisi yang tidak melakukan atau menyalahgunakan fungsinya daripada membentuk KPK atau satgas mafia yang tidak jelas dan tumpang tindih fungsinya. CB.Feb-2011

>