BBM & BBG tanpa Subsidi.
Presiden Indonesia Yth.
BBM & Gas yang dikilang dari Bumi Indonesia tidak benar disubsidi (hapus kata subsidi; ini pembohongan publik) karena kita tidak mengimpornya, tetapi sebaliknya kita mengekspor hasil bumi tersebut.
Jika harganya menjadi mahal, itu adalah kesalahan pemerintah dimasa lalu yang tidak kunjung membuat negara ini mampu mengolah sendiri dari bahan mentah menjadi bahan jadi.
Tidak perlu menyesali kegagalan pemerintah dimasa lalu, sekarang adalah saatnya untuk membuat Negara Indonesia mampu mengolah sendiri hasil buminya hingga menjadi bahan jadi, dan jika memiliki kelebihan produksi silahkan diekspor.
Pada umumnya masyarakat lebih siap jika harga BBM&G sesuai dengan daya belinya, dengan catatan harga dan ketersediaanya harus jelas (stabil, sama di semua tempat pembelian, mudah didapatkan).
Jika perlu menaikan harga, naikkan sajalah, namun berikan pemahaman pada masyarakat yang belum paham.
Banyak masyarakat pemilih Jokowi berharap Barang-barang (yang katanya disubsidi) ditetapkan saja harganya tanpa subsidi, namun terjamin ketersediannya dipasar sehingga kita tidak lagi ditipu dengan barang murah yang katanya disubsidi, tetapi barang tersebut sulit didapatkan dipasar; sekalinya ada barang tersebut harganya 2x lipat dari yang seharusnya. Jelas kondisi seperti ini menguntungkan para spekulan (atau pengusaha licik) dan merugikan masyarakat, karena kebutuhan pokok, kita tetap saja terpaksa membelinya.
Akan lebih bijak jika barang-barang yang telah dilepas 'subsidinya' diberikan diskon bagi masyarakat yang membutuhkan namun memiliki daya beli rendah, dengan mendaftarkan diri untuk mendapatkan kartu diskon yang bisa digesek (di setiap SPBU/agen penjualan) seperti kartu debit/kredit. Jika pengguna kartu terdeteksi membeli dengan jumlah diluar rata-rata pemakaian perindividu, maka kartunya dapat digunting sehingga tidak dapat digunakan lagi (dalam artian dia mampu, namun menggunakan fasilitas orang tidak mampu).
Dalam jangka panjang, kartu diskon tersebut dapat dihapuskan setelah daya beli masyarakat meningkat secara merata sehingga mampu membeli barang-barang dipasar karena memiliki pekerjaan / usaha yang menguatkan daya belinya.
Dalam jangka panjang pula, setelah kemampuan mengolah bahan mentah menjadi bahan jadi, dimiliki Bangsa Indonesia, barang-barang (yang katanya) disubsidi dapat menjadi lebih murah di dalam negeri dan menjadi semakin terjangkau harganya sehingga mampu mendorong dunia usaha memproduksi barang yang berdaya saing di pasar Internasional.
Kita tidak bodoh, tetapi dibodohkan, kita tidak miskin tetapi dimiskinkan oleh sebuah sistem. Kita percaya, Anda mampu membuat perubahan. Masyarakat perlu mendapat penjelasan dengan kata-kata, dan perlu mendapat teladan dari tindakan.
Salam, Berdaya Ciptalah. Jokowi
>
BBM & Gas yang dikilang dari Bumi Indonesia tidak benar disubsidi (hapus kata subsidi; ini pembohongan publik) karena kita tidak mengimpornya, tetapi sebaliknya kita mengekspor hasil bumi tersebut.
Jika harganya menjadi mahal, itu adalah kesalahan pemerintah dimasa lalu yang tidak kunjung membuat negara ini mampu mengolah sendiri dari bahan mentah menjadi bahan jadi.
Tidak perlu menyesali kegagalan pemerintah dimasa lalu, sekarang adalah saatnya untuk membuat Negara Indonesia mampu mengolah sendiri hasil buminya hingga menjadi bahan jadi, dan jika memiliki kelebihan produksi silahkan diekspor.
Pada umumnya masyarakat lebih siap jika harga BBM&G sesuai dengan daya belinya, dengan catatan harga dan ketersediaanya harus jelas (stabil, sama di semua tempat pembelian, mudah didapatkan).
Jika perlu menaikan harga, naikkan sajalah, namun berikan pemahaman pada masyarakat yang belum paham.
Banyak masyarakat pemilih Jokowi berharap Barang-barang (yang katanya disubsidi) ditetapkan saja harganya tanpa subsidi, namun terjamin ketersediannya dipasar sehingga kita tidak lagi ditipu dengan barang murah yang katanya disubsidi, tetapi barang tersebut sulit didapatkan dipasar; sekalinya ada barang tersebut harganya 2x lipat dari yang seharusnya. Jelas kondisi seperti ini menguntungkan para spekulan (atau pengusaha licik) dan merugikan masyarakat, karena kebutuhan pokok, kita tetap saja terpaksa membelinya.
Akan lebih bijak jika barang-barang yang telah dilepas 'subsidinya' diberikan diskon bagi masyarakat yang membutuhkan namun memiliki daya beli rendah, dengan mendaftarkan diri untuk mendapatkan kartu diskon yang bisa digesek (di setiap SPBU/agen penjualan) seperti kartu debit/kredit. Jika pengguna kartu terdeteksi membeli dengan jumlah diluar rata-rata pemakaian perindividu, maka kartunya dapat digunting sehingga tidak dapat digunakan lagi (dalam artian dia mampu, namun menggunakan fasilitas orang tidak mampu).
Dalam jangka panjang, kartu diskon tersebut dapat dihapuskan setelah daya beli masyarakat meningkat secara merata sehingga mampu membeli barang-barang dipasar karena memiliki pekerjaan / usaha yang menguatkan daya belinya.
Dalam jangka panjang pula, setelah kemampuan mengolah bahan mentah menjadi bahan jadi, dimiliki Bangsa Indonesia, barang-barang (yang katanya) disubsidi dapat menjadi lebih murah di dalam negeri dan menjadi semakin terjangkau harganya sehingga mampu mendorong dunia usaha memproduksi barang yang berdaya saing di pasar Internasional.
Kita tidak bodoh, tetapi dibodohkan, kita tidak miskin tetapi dimiskinkan oleh sebuah sistem. Kita percaya, Anda mampu membuat perubahan. Masyarakat perlu mendapat penjelasan dengan kata-kata, dan perlu mendapat teladan dari tindakan.
Salam, Berdaya Ciptalah. Jokowi
.png "Google-Translate-Indonesia to English"){kind=small}
0 komentar:
Posting Komentar